Monday , 22 April 2019
Home / News / Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatra Utara

Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatra Utara

 

Kamis tanggal 8 Februari 2018 dilaksanakan aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara (AMAN Sumut) dengan sasaran aksi kantor Gubernur Sumut Jl. P. Diponegoro Medan dan kantor DPRD Sumut Jl. Imam Bonjol Medan jumlah massa ± 2.500 (dua ribu lima ratus) orang dengan koordinator aksi Drs. MOLEN GULTOM dan ALFIAN MUHAMMAD YUNAN. Adapun gabungan massa aksi AMAN Sumut antara lain : – Asosiasi Nelayan Pukat Teri Indonesia (ANPATI) Sumut – Himpunan Nelayan Teri Indonesia (HNTERI) Kota Meda – Asosiasi Pukat Ikan dan Cumi (ANPIC) Kota Tanjung Balai – Front Perjuangan Nelayan Tradisional (FRONTAL) Kota Medan – Forum Kelautan dan Perikanan Indonesia (FKPI) Kota Medan – Asosiasi Nelayan Modern (ANEM) Batubar – Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion (AP2GB) Belawan – Persatuan Nelayan Tardisonal Indonesia (PNTI) Kota Medan – Persatuan Pekerja Kapal Ikan (FERKALIN) Kota Sibolga dan Tap. Tengah. Rangkaian kegiatan sbb :

1. Pukul 09.45 wib massa aksi AMAN Sumut ± 2.500 (dua ribu lima ratus) orang berkumpul di Lapangan Merdeka Medan.

2. Pukul 11.00 wib massa aksi AMAN Sumut longmarch dari titik kumpul Lapangan Merdeka menuju kantor Gubernur Sumut Jl. P. Diponegoro Medan dengan mobil komando BK 9565 DR sebagai kendaraan pengawal melalui rute Jln. Pulau Pinang – Jln. Hindu – Jln. Perdana – Jln. Imam Bonjol – Jln. RA Kartini – Jln.Diponegoro Medan.

3. Pukul 11.30 wib massa aksi AMAN Sumut tiba di depan kantor Gubernur Sumut Jl. P. Diponegoro Medan dan berorasi ,dalam aksinya massa aksi juga membawa spanduk dan poster yang bertuliskan antara lain :

– Tangkap dan tindak kapal pencuri ikan dari luar Indonesia, berikan hak kami untuk menikmati kekayaan laut di wilayah kami sebagai anugerah Tuhan:

– Pak JOKOWI & Buk SUSI PUJIASTUTI kembalikan Kedaulatan Nelayan, Kami Rakyat Indonesia bagian NKRI beri keadilan dan kemakmuran.

– SUSI hanya pencitraan, nyatanya Nelayan jatuh miskin di Sumut.

– Nelayan Sibolga – Tap. Tengah adalah bagian dari NKRI jangan anak tirikan kami. – PAK JOKOWI tolong kami – Bebaskan kami dari Permen Nomor 71 Tahun 2016. – Indonesia tanah air kita.

– Hidup dan mati kami di tangan PAK JOKOWI. – Wujudkan sila ke 5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Adapun tuntutan sebagai pernyataan sikap AMAN Sumut sbb :

a. Meminta kepada pemerintah Indonesia melakukan kajian ulang terhadap Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

b. Sumatera Utara adalah bagian dari NKRI dan kami Masyarakat Nelayan Sumut mempunyai hak yang sama dengan Nelayan cantrang di Pulau Jawa.

c. Kami Nelayan Sumut meminta agar disamakan haknya dengan Nelayan Provinsi yang lain seperti Nelayan Jawa Tengah.

d. Meminta Pemerintah Daerah mengambil sebuah kebijakan yang bermanfaat bagi Nelayan.

e. Meminta DPRD Sumut mengajukan peraturan pembagian zonanisasi bagi para Nelayan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah.

f. Meminta Pemerintah Pusat dan Daerah membuat sebuah Peraturan dan Kebijakan kearifan lokal yang bermanfaat bagi Nelayan khususnya Nelayan Sumut.

g. Memberikan tenggang waktu kami agar bisa melaut untuk mencari nafkah menghidupi keluarga kami sampai adanya solusi dari Pemerintah.

4. Pukul 11.40 wib orasi dari Ketua Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) Drs. MOLEN GULTOM yang menyampaikan agar masing-masing wilayah mempersiapkan perwakilan Nelayan untuk diterima oleh pihak kantor Gubernur Sumut.

5. Pukul 11.45 wib sebanyak 11 (sebelas) orang perwakilan massa aksi AMAN Sumut diterima oleh perwakilan kantor Gubernur Sumut di Ruang Rapat Staf Ahli Gubernur Sumut antara lain :

A. Perwakilan Gubernur Sumut : – Staf Ahli Gubsu Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat AMRAN UTHEH – Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provsu SAFRUDDIN – Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu ROBERT NAPITUPULU – Kabid Perikanan dan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu Ir. RAJAB NASUTION.

B. Perwakilan AMAN Sumut – Drs. MOLEN GULTOM (Ketua AP2GB) – JALALUDDIN (Belawan) – ALFIAN (Belawan) – BINNER SIAHAAN (Sibolga – Tap. Tapteng) – ABDUL KARIM SYAHNAN (Belawan) – KHAIRUL RASYID (Tanjung Balai) – LUHUT SITORUS (Belawan) – H. BUYUNG (Pagurawan) – ERWANSYAH P (Pagurawan) – ABDULLAH S (Belawan) – IRFAN (Belawan) •Pernyataan Staf Ahli Gubsu Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat AMRAN UTHEH yang menyampaikan :

a. Kami sudah membaca statemen aksi, yang paling utama adalah Permen KP Nomor 71 Tahun 2016;

b. Banyak masyarakat yang tidak menginginkan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 dijalankan sehingga pemerintah pernah mengeluarkan Surat Edaran. •Pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) Drs. MOLEN GULTOM yang menyampaikan :

a. Pada bulan lalu saya berdemo di Jakarta, penggunaan cantrang berlaku nasional namun Menteri SUSI mengkhianati kesepakatan tersebut;

b. Apakah Sumatera Utara ini masih NKRI? Perlakukan lah kami seperti Nelayan di Jawa Tengah;

c. Yang bisa mendorong  Ekspor ikan adalah tangkapan ikan menengah ke atas.

d. Tolong sampaikan suara kami ke pusat bahwa anak istri kami sudah haus dan lapar.

e. Izinkan kami menjalankan proses tangkap menangkap ikan dengan alat tangkapan lokal saat ini yaitu pukat hela,

f. Hari ini juga kami meminta kebijakan dan keputusan dari pemerintah daerah.

Penyataan Nelayan Sibolga-Tap. Tengah BINNER SIAHAAN yang menyampaikan :

a. Setelah keluarnya Parmen KP Nomor 71 Tahun 2016, belum adanya pembelaan terhadap Nelayan pukat hela.

b. Jangan sampai timbul konflik antara sesama nelayan khususnya di Sibolga- Tap. Tengah

c. Agar pihak perwakilan Gubernur Sumut memberikan solusi.

 

Pernyataan perwakilan Tanjung Balai KHAIRUL RASHID PANGARIBUAN yang menyampaikan

a. Tidak boleh ada yang sengsara di Sumatra Utara

b. Kami minta Gubernur Sumatra Utara untuk menolak Parmen KP Nomor 71 Tahun 2016 dan ssegera keluarkan Pergub untuk mengawal nasib nelayan Sumatra Utara

c. Agar kedaulatan Nelayan tetap di samakan di seluruh Indonesia

 

Pernyataan perwakilan Nelayan Belawan ALFIN MUHAMMAD YUNAN yang menyampaikan stop kekerasan terhadap sesama nelayan di laut

 

Pernyataan perwakilan Nelayan Belawan ABDUL KARIM SYAHNAN yang menyampaikan bahwa kami nelayan saat ini membutuhkan solusi, sampaikan kapan terjadi pertumpahan darah antara sesama nelayan di Sumatra Utara

 

Pernyataan perwakilan Nelayan Pagurawan  Batubara JALALUDDIN yang menyampaikan :

a. Sampaikan kapan nelayan cantrang Pagurawan di tangkap di Serdang Bedagai

b. Saya harapkan kepada staff Ahli dan Dinas Kelautan dan Perikanan, agar secepat mungkin zonasisasi dan kearifan lokal di terapkan

c. Bagaimana nasib kami? Sampaikan kapan kami tidak melaut.

 

Tanggapan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provsu SAFRUDDIN  yang menyampaikan agar Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatra Utara melakukan forum rembuk karena adanya masyarakat nelayan yang menerima keluarnya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

Tanggapan Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provsu ROBERT NAPITUPULU  yang menyampaikan :

a. Bahwa peraturan ini sudah di keluarkan oleh Mentri Susi namun ada pengecualian seperti di daerah Jawa Tengah, sangat di sayangkan.

b. Akan di sampaikan kepada pusat agar nelayan Sumatra Utara di akomodir untuk  segera menyelesaikan permasalahan cantrang dan sejenisnya agar nelayan Sumatra Utara bisa sejahtera,

c. Sudah di sampaikan kepada pemerintah pusat untuk memberikan bantuan alat tangkap ikan  dan sejenisnya namun belum terealisasi,

d. Kewenangan pengelolaan kelautan adalah kewenangan pemerintah pusat.

•Tanggapan Staf Ahli Gubsu Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat AMRAN UTHEH yang menyampaikan :

a. Perlu pembahasan semua pihak untuk menentukan pembagian zonanisasi;

b. Agar Dinas Kelautan dan Perikanan segera mempercepat proses bantuan alat tangkap ikan sebagai pengganti cantrang dan sejenisnya;

c. Akan membuat surat ke pemerintah pusat untuk meninjau kembali Permen KP Nomor 71 Tahun 2016;

d. Harus duduk bersama dengan pihak terkait dalam waktu dekat untuk penentuan zonanisasi;

e. Terkait penolakan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 akan disampaikan kepada Pimpinan, kami tidak bisa membuat keputusan.

6. Pukul 13.00 wib pertemuan selesai namun massa aksi tidak memperoleh solusi terkait tuntutan yang telah disampaikan kepada perwakilan kantor Gubernur Sumut dan meninggalkan Ruang Rapat Staf Ahli Gubernur Sumut.

7. Pukul 13.05 wib koordinator aksi AMAN Sumut Drs. MOLEN GULTOM melakukan konfrensi pers di depan awak media elektronik, cetak dan on line.

8. Pukul 13.10 wib massa aksi AMAN Sumut makan siang bersama di depan kantor Gubernur Sumut, menunggu untuk melaksanakan aksi unjuk rasa lanjutan ke kantor DPRD Sumut.

9. Pukul 13. 45 Wib massa pengunjuk rasa bergerak dari Kantor Gubsu menuju Kantor DPRD Sumut dengan long march

10. Pukul 14.00 Wib Massa AMAN Sumut tiba didepan Kantor DPRD Sumut dilanjutkan dengan orasi yang sama dari Sekretaris AMAN Sumut an. ALFIAN dan Perwakilan Nelayan Sumut diatas mobil Komando.

11. Pukul 14.30 wib Aspirasi massa AMAN Sumut diterima oleh Anggota Komisi B DPRD Sumut an. JANTOGUH DAMANIK dan SUTRISNO PANGARIBUAN / Fraksi PDI Perjuangan di depan Kantor DPRD Sumut

 

Adapun tanggapan dari Anggota Komisi B DPRD Sumut an. JANTOGUH DAMANIK menyampaikan:
– semua nelayan diberikan tempat dan memberi kerjaan oleh Pemerintah ,sebagai DPRD tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut harus ada solusi dengan suatu bentuk perundingan antara Nelayan Tradisional dan nelayan yang hari ini akan melakukan aksi
-Meminta kepada Nelayan untuk bersabar ,anggota DPRD akan segera membahas terkait Permen No. 71 Tahun 2016 dan akan menyurati Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

•SUTRISNO PANGARIBUAN menyampaikan:
-akan menerima semua aspirasi dari massa yang datang ke DPRD Sumut
– Negara harus berterima kasih kepada seluruh Nelayan
– meminta kepada perwakilan massa untuk melakukan pertemuan di dalam Gedung DPRD Sumut untuk mengambil langkah-langkah yang akan diambil
– pernyataan sikap yang melakukan aksi hari ini akan langsung disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta

12. Pukul 14.50 wib sebanyak 20 (dua puluh) orang perwakilan massa AMAN Sumut masing- masing :
1). Drs. M. Gultom Ketua (Belawan)
2). Khairul Rasyd Pangaribuan (Tanjung Balai)
3). Bambang syahputra (Tanjung Balai)
4). Usman
5). Abdl. K. Syahrul
6). Washinton Pasaribu
7). Alfian MY
8). Jallaludin
9). Fauzi Ahmad Dahlan
10). Jefri
11). A. Lubis
12). Edy syahputra
13). Binner Siahaan
14). Erwansyah Putra
15). H. Buyung
16). M. Nasir
17). Syahfari
18). M Ridwan Harahap
19). Abdullah S
20). Bambang Novianto
diterima di ruang rapat Komisi B DPRD Sumut oleh anggota Komisi B DPRD Sumut an. JANTOGUH DAMANIK dan SUTRISNO PANGARIBUAN / Fraksi PDI Perjuangan .

Dalam pertemuan tersebut masing-masing perwakilan Nelayan menyampaikan aspirasi sbb:

•Perwakilan Nelayan Tj. Balai an. KHAIRUL RASYID PANGARIBUAN menyampaikan:

– telah mengikuti aksi di Jakarta dan mendapat hasil yang kurang memuaskan dikarenakan penggunaan cantrang hanya diperbolehkan terhadap 6 Kabupaten di Jawa ( Pantura)

– miris dengan perkataan Menteri KP

– Konflik antar Nelayan hanya ada di Sumatera utara di daerah lain sangat minim bahkan tidak ada terjadi sama sekalian – menginginkan Sumut damai dan bersedia berdialog dengan Nelayan Tradisional

– bahwa alat yang digunakan oleh Nelayan Tradisional berupa jaring adalah penyebab perusak biota laut karena alat tangkapnya rentan putus dan tertinggal dilaut yang menyebabkan ikan mati dilaut dan enggan untuk bertelur.

•Perwakilan Nelayan Batubara an. JALALUDDIN menyampaikan:

– mempertanyakan kapan Nelayan Batubara mendapat alat bantu tangkap dari Pemerintah dimana alat tangkap yang dipergunakan adalah 5 GT untuk menangkap ikan Teri

– konflik Nelayan di Batu bara terjadi 5 tahun sekali konflik yg terjadi karena sangat bernuansa Politik •Perwakilan Nelayan Sibolga an. BINNER SIAHAAN menyampaikan:

– sebelum Permen KP 71 thn 2016 dikeluarkan agar dilakukan kajian terlebih dahulu dan agar dilakukan revisi atas Permen KP 71 thn 2016 tersebut.

– telah menyampaikan di Kantor Gubsu agar dibuat Peraturan Gubernur thdp alat tangkap jgn sampai ada pengkotak² an bagi nelayan

•Pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) Drs. MOLEN GULTOM yang menyampaikan :

– Kapal penangkap ikan yg tergabung di belawan dalam AP2GB sebanyak 434 unit kapal dengan 20.000 pekerja / Nelayan – atas diberlakukan Permen No. 71 thn 2016 sangat berimbas dengan kehidupan Nelayan, sudah 2 bulan Nelayan tidak melaut bahkan pabrik es telah tutup karena tidak ada permintaan es untuk keperluan Nelayan. – sangat kecewa dengan pertemuan di Kantor Gubsu yang diterima Asisten Gubsu karena tidak ada memberikan solusi kepada Nelayan •Sekjen AMAN Sumut an. ALFIAN menyampaikan:

– dengan adanya Permen No. 71 thn 2016 dianggap sebagai Alat tangkap yang merusak lingkungan – belum ada dikaji terhadap alat tangkap yang digunakan Nelayan sehingga alat tangkap yg disyaratkan oleh Pemerintah terkesan merupakan “Alat tangkap Titipan’

– sangat berharap kepada DPRD Sumut untuk memberikan jaminan kepada Nelayan agar dapat kembali melaut

•Perwakilan Pagurawan an. menyampaikan: – Telah ada 9 orang Nelayan pukat hela di Pagurawan mendapat penganiayaan dari Nelayan Tradisional bahkan 1 perahu yang dibakar – alat tangkap di pagurawan dengan ukuran 3 GT kebawah – atas tidak melautnya Nelayan di Pagurawan mengakibatkan terganggunya perekonomian Nelayan hingga banyak anak Nelayan yang putus sekolah.

•Perwakilan Labuhan Batu an. M. RIDWAN HARAHAP menyampaikan: – Permen No. 71 thn 2016 adalah pemicu konfik yang berkepanjangan antar Nelayan – mohon diklarifikasi kembali Permen No. 71 Thn 2016 agar tidak terjadi konflik antar Nelayan Selanjutnya Anggota Komisi B DPRD Sumut an. SUTRISNO PANGARIBUAN / Fraksi PDI P memberi tanggapan :

– dengan ada aksi dari AMAN Sumut hari ini pasti akan sampai ke Menteri KP RI dan Presiden RI – pada prinsip nya Pemerintah saat ini tidak menginginkan Rakyatnya sengsara

– apa yang telah disampaikan oleh Nelayan telah diterima dan akan difasilitasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI guna mencari solusi sehingga Nelayan dapat melaut kembali •Anggota Komisi B DPRD Sumut an. YONTOGUH DAMANIK / Fraksi PDI P menyampaikan bahwa telah merespon dan menerima aspirasi dari massa AMAN Sumut dalam pertemuan ini hanya mampu memberi Rekomendasi sementara.

Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu.:

1). DPRD Sumut merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar memberikan izin melaut kepada Nelayan sebelum permasalahan antar Nelayan ini selesai.

2). Dalam pertemuan Nelayan Modern dengan Nelayan Tradisional nantinya agar diikutsertakan PPSD, PSDKP, AIRUD, TNI AL, KEJAKSAAN, Kementerian Kelautan dan Perikanan dah Gubernur Sumatera Utara dengan tujuan nantinya kesepakatan yang diperoleh dalam pertemuan itu akan dibuat Peraturan Gubernur.

3). Diperitahkan kepada staff DPRD Sumut agar segera mengagendakan permasalahan ini dalam Banmus yang nantinya akan dibahas secara serius dengan pimpinan Dewan 13. Pukul 16.15 Wib pertemuan di ruang Rapat Komisi B DPRD Sumut selesai selanjutnya perwakilan massa aksi bergabung kembali dengan massa AMAN Sumut di depan Kantor DPRD Sumut

14. Pukul 16.30 Wib massa AMAN Sumut kembali melakukan long march dari Kantor DPRD Sumut menuju Lapangan Merdeka Medan untuk membubarkan diri. Situasi Terkendali

About Kominfo Batubara

Leave a Reply